Produk UMKM Pati Sulit Masuk Retail Modern, Ini Komentar Anggota Dewan

Pati, Suryamedia.id – Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) Kabupaten Pati, Hadi Santosa mengatakan, ada sejumlah tantangan berat yang harus dihadapi UMKM untuk menembus pasar retail modern. Standar yang tinggi seringkali belum dapat diikuti oleh pelaku usaha yang ingin memasukkan produknya ke retail.

Kepala Disdagperin dalam sebuah wawancara mengatakan minat UMKM Pati untuk menembus retail modern cukup tinggi. Pemerintah juga telah membuat peraturan daerah yang mampu mengikat retail modern untuk memenuhi etalase penjualan minimal 5 persen dari produk UMKM daerah.

Disdagperin mencatat, ada 2000 UMKM yang berminat produknya dipasarkan di retail, sayangnya baru dua yang tembus.

’’Ada 200 UMKM/IKM yang berminat tapi baru 2 yang bisa tembus. Produk mereka belum bisa semuanya. Semoga bisa disebarluaskan. Perda ada 5 persen untuk UMKM. Memang semuanya butuh proses dan kerja sama,’’ ujar Hadi Santoso saat ditemui di acara Pelatihan dan Edukasi Pemenuhan Persyaratan Memasarkan Produk Melalui Toko Swalayan Alfamart di aula setempat, Kamis (16/2/2023).

Diakui Hadi, pemerintah beberapa kali telah membekali para pelaku UMKM dengan berbagai pelatihan standar prosedur seperti pelatihan pembuatan sertifikat halal, perizinan usaha, PIRT, BPOM dan lain sebagainya. Namun untuk melengkapi syarat administrasi tersebut butuh proses.

Baca Juga :   Target Retribusi Perikanan Tahun Ini Mencapai 1,5 Miliar, DPRD Pati: Segera Realisasikan

Sulitnya UMKM masuk retail modern juga mendapat komentar dari Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Pati, M Nur Sukarno. Menurutnya, standar prosedur pengajuan produk UMKM bukan kendala satu-satunya.

Dari pengamatannya, sistem pembayaran Retail terkadang tidak ramah untuk UMKM.

“Peluang untuk strategi marketing bisa kolaborasi dengan toko swalayan berjejaring. Kendala yang dihadapi oleh UMKM adalah sistem pembayaran karena mundur / tempo. Selain itu space / tempat untuk memajang produk UMKM belum representatif sehingga,” ujar Politisi dari Partai Golkar itu.

Oleh karenanya, Pemkab Pati juga harus memastikan pelaku UMKM mendapatkan sistem kerja sama yang sehat saat barangnya masuk retail.

“Permasalahan ini perlu ada solusi sehingga produk UMKM bisa berkembang marketingnya lewat toko swalayan berjejaring,” tandasnya. (adv)

Penulis: Moh.Anwar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *