Surabaya, Suryamedia.id – Pemerintah kota (Pemkot) Surabaya menerapkan pembelajaran tatap muka (PTM) 25 persen.
Penerapan PTM 25 persen ini dilakukan, karena jumlah kasus aktif Covid-29 mengalami peningkatan setiap harinya. Selain itu, penerapan PTM ini dilakukan dengan protokol Kesehatan (prokes) ketat.
Berdasarkan keterangan dari wali kota Surabaya Eri Cahyadi, penerapan PTM dengan kapasitas 25 persen ini merupakan upaya pemkot dalam menekan laju penularan Covid-19, terutama varian Omicron.
Aturan penerapan PTM ini juga disesuaikan dengan pedoman Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) tentang pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3.
“Karena Covid-19 tambah mundak (naik), maka kita lakukan dengan model prokes ketat. Bukan hanya PTM 25 persen, tapi juga percepatan vaksinasi secara berkala. Jadi apa yang diatur di dalam inmendagri, maka kita ikuti sesuai levelnya, Insya Allah cepat pulih lah Kota Surabaya,” kata Wali Kota Eri Cahyadi, Minggu (20/2/2022).
Nantinya mekanisme PTM 25 persen itu diterapkan dengan cara sama seperti PTM 50 persen. Dimana setiap sekolah SD maupun SMP, akan menyesuaikan jumlah siswa di setiap kelas.
“Kemarin kan sempat 50 persen, nanti tinggal dikurangi total itu jadi 25 persen dari jumlah siswanya, masuknya bisa satu sampai dua kali dalam seminggu. Nanti kita koordinasikan dengan guru-guru,” sambung Wali Kota Eri.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya Yusuf Masruh, sebelumnya sempat berdiskusi dengan pakar epidemiologi dan Persatuan Sarjana Kesehatan Masyarakat Indonesia (Persakmi) membahas soal pelaksanaan PTM.
Yusuf menjelaskan, jika di dalam kelas terdapat 30 siswa, kemudian dibagi dua shift bagian menjadi 15 orang siswa PTM dan 15 sisanya mengikuti pembelajaran secara hybrid di rumah.
“Kemarin kan 100 persen dua shift, 50 persen hybrid sebagian PTM. Nah yang ini 50 persen dua shift, yang hybrid menyesuaikan. Jadi kita perkecil lagi,” jelas Yusuf.
Yusuf menjelaskan, untuk pelaksanaan PTM 25 persen ini, akan dilakukan secara bertahap. Menurutnya, ia saat ini masih berkoordinasi dengan wali murid dan kepala sekolah, karena pelaksanaan PTM harus ada persetujuan dari berbagai pihak.
“Kemarin (17/2/2022) sudah berlangsung. Jadi kepala sekolah harus koordinasi dengan wali murid, kalau orang tua mengizinkan maka nanti akan masuk PTM yang 25 persen, sisanya hybrid,” pungkasnya. (*)
