Suryamedia.id – Baru-baru ini, muncul wacana Ibu Kota Nusantara (IKN) dialihkan menjadi ibu kota provinsi. Wacana ini berdasarkan pertimbangan ketersediaan anggaran dan kondisi politik, serta memastikan pembangunan IKN tidak mangkrak.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengatakan bahwa jika IKN dialihkan menjadi Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), maka asetnya pun akan diserahkan kepada pemprov yang bersangkutan. Selain itu, biaya-biaya terkait IKN pun akan berasal dari Kaltim.
“Ini menurut saya adalah pikiran paling moderat, untuk kita menyelesaikan polemik yang selama ini muncul di publik, termasuk di elit bangsa ini,” kata Rifqi, dikutip CNN Indonesia.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menilai bahwa usulan penundaan pembangunan IKN di Kalimantan Timur perlu diperhitungkan. Ini karena IKN sudah masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJMP), serta telah menggelontorkan anggaran yang besar.
“Kita akan mengkaji terlebih dahulu kira-kira untung dan ruginya apabila itu disetop tidak menjadi ibu kota negara, atau itu menjadi Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur,” kata Adies.
Lebih lanjut, penundaan pembangunan perlu diperhitungkan jika target pertumbuhan ekonomi sebesar delapan persen lima tahun ke depan terganggu. Selain itu, pertimbanganan juga berdasarkan beban anggaran untuk pembangunan IKN.
“Jadi kalau ada perubahan itu kan harus dibicarakan kembali antara pemerintah dan DPR, kemudian juga dilihat untung ruginya seperti apa,” kata dia.
Sebelumnya, wacana IKN jadi Ibu Kota Kaltim datang dari Wakil Ketua Umum Partai NasDem. Menurutnya, Jakarta bisa dipertahankan sebagai ibu kota negara sampai dengan persiapan administrasi matang.
“Jakarta dapat tetap dipertahankan sebagai ibu kota negara hingga semua persiapan administratif, infrastruktur dan kebijakan mutasi ASN benar-benar matang,” katanya, Sabtu (19/7/2025). (*)
