Suryamedia.id – Unjuk rasa di Jakarta dan beberapa daerah masih dilakukan di depan gedung DPR RI dan DPRD. Aksi tersebut bertujuan untuk menyuarakan sejumlah tuntutan rakyat, mulai dari pembatalan tunjangan rumah hingga pengesahan UU Perampasan Aset.
Meski demikian, diketahui, Komisi XI DPR yang menangani sektor keuangan saat ini melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Australia. Hal ini turut dikonfirmasi oleh Ketua Komisi XI DPR Muhammad Misbakhun.
Ia mengatakan, agenda kunjungan kerja tersebut memang sudah lama dijadwalkan, bahkan sebelum ada jadwal rentetan aksi unjuk rasa di DPR RI. Kunjungan tersebut berkaitan dengan Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK).
“Agendanya sudah lama dijadwalkan jauh sebelum ada peristiwa demo di Jakarta,” kata Misbakhun, Sabtu (30/8/2025), dikutip CNN Indonesia.
Ia menjelaskan, target pengesahan RUU tersebut jatuh pada 8 September 2025 mendatang. Kegiatan itu juga melibatkan Bank Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan/BPK RI, Otoritas Jasa Keuangan/OJK, Kementrian Keuangan, Bank BNI, serta Bank BTN.
Adapun lokasi kunjungan meliputi Sydney dan Canberra. Di Canberra rombongan akan menemui Dubes RI, mahasiswa Indonesia yang menerima beasiswa LPDP, serta bertemu Australian National Audit Office (ANAO) di kantor ANAO.
“Kami ingin memastikan bahwa kerja sama BPK RI dengan ANAO soal pertukaran informasi, penguatan kapasitas, pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik,” katanya.
Sementara, di Sydney akan bertemu dengan representative office Bank BNI, hingga Reserve Bank of Australia (RBA).
“Topik diskusinya adalah mengenai penerapan national payment gateway dalam rangka cross border transaction dan membuka peluang kerja sama QRIS Indonesia bisa dipakai di Australia,” imbuhnya.
Sempat disinggung tentang Sydney Marathon, Misbakhun turut membantah kehadiran di gelaran tersebut. Pihaknya menegaskan bahwa agenda rapat dibuat bukan oleh pihak sekretariat Komisi XI DPR, tetapi dibuat pihak agen travel yang mengurus agenda tersebut.
“Tidak ada agenda ke Sydney Marathon atau agenda lain selain rapat dengan pihak yg saya sebutkan di atas dan itinerary itu dibuat bukan oleh pihak Sekretariat Komisi XI DPR RI,” katanya. (*)
