Pati, Suryamedia.id – Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Pati Suratno menyayangkan penyaluran BLT BBM kepada para penerima Bansos PKH dan BPNT. Dimana hal ini menyebabkan penyaluran Bansos tersebut tumpang tindih.
Hal tersebut lantas menimbulkan kecemburuan antar kaum disabilitas terhadap penerima program-program bansos konvensional, PKH, dan bantuan pangan non-tunai.
Banyak para penyandang disabilitas yang belum pernah mendapatkan bantuan sosial tidak ter-cover dalam BLT BBM ini.
“BLT ini teman-teman ada yang awalnya dapat nggak dapat. Ada yang memang benar benar tidak dapat. Kemarin Kami kebingungan kok bisa begitu. Itu kan wilayahnya desa. Data desa memang tidak valid atau Pemdes tidak mengetahui ada disabilitas di desanya,” kata Suratno saat ditemui di sebuah acara penjaringan atlet disabilitas kemarin.
Ia menyebut, jumlah penyandang disabilitas anggota PPDI Pati berjumlah 300 orang, dari jumlah tersebut tidak ada setengahnya yang mendapatkan Bansos.
Belum lagi menurut pendataan Dinas Sosial, jumlah penyandang disabilitas yang ada di Pati berjumlah 72 ribuan. Tentunya disabilitas yang tidak tercover Bansos akan lebih banyak.
Suratno mengaku, PPDI terus memperjuangkan hak para penyandang disabilitas dalam penyaluran BLT BBM.
Dalam beberapa kesempatan, PPDI melakukan audiensi dengan pemerintah desa sebagai kepanjangan tangan dari Kemensos terkait pendataan penerima BLT.
Selain edukasi, PPDI juga memberikan masukan kepada pemerintah agar lebih bijak dalam menyalurkan bantuan.
“Setiap ada pertemuan rutin, Kita undang Pemdes setempat. Kita mengedukasi memberitahu teman-teman (disabilitas) di desa agar dirangkul. Mereka memiliki hak yang sama,” ujarnya.
Selain BLT BBM, dalam waktu dekat pemerintah Kabupaten Pati akan menyalurkan BLT cegah inflasi dari dana APBD.
melalui bantuan yang akan disalurkan di Bulan Oktober hingga Desember tersebut, Suratno mengharapkan lebih banyak penyandang disabilitas yang tercover dalam Bansos tersebut. (*)
Penulis; Moh.Anwar
