Suryamedia.id – Pemerintah wacanakan penjara khusus koruptor yang dibangun di pulau-pulau terpencil. Hal ini disebut bisa jadi solusi permasalahan over-capacity di lembaga-lembaga permasyarakatan (LP) di Indonesia.
Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mengatakan bahwa lapas khusus koruptor merupakan rencana Presiden Prabowo Subianto untuk merevitalisasi lapas, sehingga dibutuhkan cara untuk menanganinya.
“Kalau kita lihat dari keberadaan 525 lokasi lapas dan rutan yang ada saat ini di 33 Kanwil Pemasyarakatan, itu terjadi over kapasitas di atas 100 persen,” kata Willy, Rabu (19/3/2025), dikutip CNN Indonesia.
“Artinya kita memang butuh metode menguranginya. Boleh jadi dari 17.000 pulau yang ada di wilayah kita itu memang dapat menjadi solusi,” lanjutnya.
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) juga diharapkan untuk segera menindaklanjuti usulan dari Presiden Prabowo itu dengan membuat kajian yang lengkap.
“Karena ini idenya berasal dari Pak Presiden, maka semestinya kementerian teknis juga, bisa segera bersiap dengan kajian komprehensifnya,” lanjutnya lagi.
Ia melanjutkan, penjara tersebut juga harus mampu menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak-hak dasar tahanan, termasuk air bersih dan layanan kesehatan, dan program pembinaan. Sehingga, tempat tersebut tidak menimbulkan penderitaan tambahan.
“Program-program pembinaan bagi narapidana, terlepas apapun kasusnya, sangat penting sehingga mereka siap kembali ke masyarakat saat hukumannya telah selesai dijalani. Menghukum di tempat terpencil jangan sampai menjadi bentuk hukuman tambahan di luar putusan pengadilan,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo mengaku tengah menyiapkan rencana pembuatan penjara di pulau terpencil untuk bagi para koruptor. Dengan demikian, mereka tidak bisa dengan mudah keluar-masuk penjara sebelum menyelesaikan hukuman.
“Saya juga akan sisihkan dana buat penjara di suatu tempat yang terpencil. Mereka enggak bisa keluar. Kita akan cari pulau. Kalau mereka keluar, biar ketemu sama hiu,” kata Prabowo, Kamis (13/3/2025). (*)
