6 Kecamatan Dilanda Banjir, Dewan Pati inginkan Adanya Penanganan Hulu ke Hilir

Pati, Suryamedia.id – Badan Penanggulangan Bencana Alam (BPBD) Kabupaten Pati mencatat 18 desa di enam kecamatan di Pati terdampak banjir susulan. Akibat bencana ini, jalan hingga rumah terendam air.

Adapun enam kecamatan tersebut diantaranya Kecamatan Gabus, Juwana, Jakenan, Pati, Sukolilo dan Dukuhseti.

Hingga hari ini, Selasa (28/2) untuk kecamatan Jakenan tiga desa terdampak diantaranya Desa Karangrowo, Ngastorejo, dan Glonggong.

Kemudian, Kecamatan Gabus lima desa terdampak diantaranya di Desa Mintobasuki, Banjarsari, Tanjang, Babalan, dan Kosekan.

Kecamatan Juwana terdapat empat desa terdampak diantaranya di Desa Jepuro, Kedungpancing, Bumirejo, dan Doropayung.

Sementara di kecamatan Pati, banjir melanda di Desa Gajahmati dan Mustokoharjo. Kemudian Kecamatan Dukuhseti melanda Desa banyutowo dan Dukuhseti.

Dan terakhir Kecamatan Sukolilo dua desa terdampak diantaranya di Desa Gadudero dan Kasiyan.

Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) BPBD Pati, Martinus Budi Prasetya menyebut banjir disebabkan karena intensitas hujan yang tinggi sejak Bulan Februari

“Cuaca ekstrem ini mengakibatkan Daerah Aliran Sungai di wilayah Kabupaten Pati, tidak mampu menampung debit air hujan dan meluap menggenangi beberapa kecamatan di Pati,” ujar Martinus saat Diwawancara.

Baca Juga :   Sungai Masih Jadi Tempat Pembuangan Sampah, DLH Pati: Kita Koordinasi dengan Desa

Kejadian banjir susulan ini juga mendapatkan perhatian dari Anggota DPRD Pati dari Jakenan, Maesaroh.

Ia mengatakan, banjir bukan hanya disebabkan karena curah hujan yang tinggi. Khususnya di wilayah dataran rendah seperti Jakenan dan Gabus, banjir lebih disebabkan kiriman air dari wilayah-wilayah yang lebih tinggi.

“Kalau di Jakenan tidak hanya curah hujan tapi karena kiriman,” ujar Anggota Dewan dari Dapil 4 itu.

Ia mengimbau kepada pemerintah agar segera memperbaiki infrastruktur banjir dari hulu ke hilir agar banjir tak lagi terjadi di tahun-tahun berikutnya.

“Kami mengimbau yang utama pemerintah yang menangani harus melakukan perbaikan mulai dari hulu sampai hilir, seperti pengerukan normalisasi sungai,” tandas Maesaroh. (adv)

Penulis: Anwar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *